Faktapadang.id, NASIONAL – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme, Direktorat Jenderal Imigrasi mulai menerapkan kebijakan petugas imigrasi gunakan bodycam atau kamera badan bagi personel yang bertugas di lapangan. Langkah ini diambil untuk menciptakan pelayanan keimigrasian yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Kebijakan ini secara simbolis dimulai pada Jumat (25/7/2025) melalui apel di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi, secara langsung memasangkan bodycam kepada petugas imigrasi.
“Dengan adanya bodycam, setiap interaksi dan tindakan petugas akan terekam, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta menjadi bukti objektif jika terjadi insiden,” ujar Sandi dalam amanatnya.
Ia menambahkan, penggunaan bodycam tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga menjadi perlindungan bagi petugas agar tidak menjadi korban tuduhan yang tidak berdasar.
“Ini juga merupakan upaya penguatan pengawasan internal demi pelayanan keimigrasian yang bersih dan profesional,” lanjutnya.
Sebanyak 24 personel di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta petugas intelijen keimigrasian telah mulai menggunakan bodycam dalam tugas harian mereka. Kebijakan petugas imigrasi gunakan bodycam ini diharapkan menjadi standar baru dalam sistem pengawasan keimigrasian.
“Seluruh petugas imigrasi harus siap untuk diawasi, dievaluasi, dan bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugas,” tegas Sandi.
Di kesempatan yang sama, Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi, Barron Ichsan, menekankan pentingnya membangun budaya kepatuhan dan keterbukaan di lingkungan kerja.
“Momentum ini menjadi bentuk komitmen jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta terhadap modernisasi, profesionalisme, dan lingkungan kerja yang aman serta adil,” kata Barron.
Apel yang diikuti 436 personel ini digelar pada dini hari agar tidak mengganggu pelayanan publik. Acara ditutup dengan penandatanganan pakta integritas oleh perwakilan pegawai sebagai komitmen terhadap etika kerja dan pelayanan publik yang berintegritas.
