Faktapadang.id, NASIONAL – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, tentang tunjangan rumah anggota dewan memicu perdebatan publik. Video pernyataannya viral di media sosial dan ramai dikomentari warganet.
Dalam video tersebut, Adies Kadir menjelaskan bahwa besaran tunjangan saat ini belum mencukupi kebutuhan. Menurutnya, hitungan biaya sewa atau kos di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR dijadikan dasar perhitungan.
“Pimpinan DPR berpendapat bahwa tunjangan saat ini justru belum mencukupi. Biaya kontrakan atau kos di sekitar Gedung DPR/MPR senilai Rp3 juta per bulan. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut mencapai Rp78 juta,” jelas Adies Kadir.
Kritik Publik di Media Sosial
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak warganet menilai logika yang dipakai Adies Kadir tidak masuk akal, bahkan dianggap menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Platform TikTok menjadi salah satu media yang paling ramai membicarakan isu ini. Ribuan komentar muncul dengan nada kritik, sarkastis, hingga mempertanyakan kualitas nalar pejabat publik.
Seorang pengguna dengan akun @Libra menuliskan, “Gmn Sih Ngitungnya, Kok Bs Kepilih Jd Wakil Ketua DPR RI.”
Komentar lain dari akun @strangers menyinggung gaya hidup pejabat, “DPR mana yang ngekost kasih tau gua cepett.”
Lebih tajam lagi, akun @naanadi menuliskan, “WOYYLAH… SYARAT JADI ANGGOTA DPR APA SIY??!!! GAK BOLEH YG PINTAR KAH???”
Diskursus Publik soal Transparansi
Viralnya pernyataan Adies Kadir ini memicu diskusi lebih luas terkait transparansi dan alokasi anggaran negara. Publik kembali mempertanyakan urgensi fasilitas dan tunjangan bagi pejabat di tengah kondisi ekonomi yang sulit bagi banyak masyarakat.
Isu tunjangan rumah DPR RI pun tidak hanya menjadi bahan perbincangan warganet, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus sensitif terhadap realitas sosial.
