Faktapadang.id, NASIONAL – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar pertemuan penting dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar pada Selasa (7/10/2025). Pertemuan yang digelar di kediaman Cak Imin ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut bertujuan mempercepat langkah peningkatan Standar Keamanan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia, menyusul runtuhnya musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.
Cak Imin menekankan urgensi pembenahan fasilitas. Ia menyebut jumlah pesantren di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 40 ribu.
“Hari ini kita membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Kita tahu, jumlah pesantren di Indonesia sudah mencapai lebih dari 40 ribu,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan, mayoritas santri berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, kondisi fasilitas pesantren masih terbatas. “Rata-rata santri berasal dari desa dengan fasilitas yang sederhana. Itulah ciri khas pesantren kita—tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat,” imbuh Ketua Umum PKB itu.
Pemetaan Ulang untuk Mitigasi Risiko Pesantren
Cak Imin menambahkan, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki direktorat khusus yang menangani pendidikan pesantren. Direktorat ini akan segera memperbarui data nasional pondok pesantren. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah cepat untuk mencegah risiko keselamatan di lingkungan pesantren.
“Pemetaan ulang ini akan kita jadikan acuan bersama lintas kementerian agar langkah Mitigasi Risiko Pesantren bisa segera dijalankan,” ungkapnya. Upaya ini melibatkan koordinasi erat antar kementerian.
Menag Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah. Pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan kondisi bangunan dan sistem keamanan mereka.
“Kami akan lakukan pendataan lebih dulu, lalu memanggil para pimpinan pesantren untuk membahas langkah perbaikan,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers.
Komitmen Kemenag dan Peran Pemerintah Daerah
Menag Nasaruddin menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan. Ia akan memastikan kondisi fisik bangunan pondok pesantren.
“Saya sendiri akan turun memantau. Kita ingin memastikan tidak ada lagi bangunan pesantren yang rawan ambruk,” tegas Nasaruddin. Upaya ini akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Kalimantan hingga Sulawesi.
Selain itu, Kemenag juga meminta kerja sama pemerintah daerah. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan pesantren mematuhi standar bangunan yang layak dan memiliki perizinan resmi. Standar Keamanan Pondok Pesantren yang layak harus dipenuhi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar turut mengawasi izin bangunan dan standar kelayakan pesantren secara menyeluruh,” pungkasnya.
Langkah ini memastikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keselamatan santri.
(*Drw)
