FAKTAPADANG.ID – Pemerintah Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memilih pendekatan integratif dalam pengelolaan informasi publik. Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Vasko Ruseimy saat Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada 18–20 November di Jakarta
Murut Vasko, strategi Pemprov Sumbar dalam mempermudah dan memperluas keterbukaan dan akses informasi publik adalah dengan menggabungkan informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai kanal dan sistem ke dalam satu dashboard tematik yang mudah diakses publik.
“Informasi yang sebelumnya tersebar dalam beberapa platform kini dipusatkan dalam satu tampilan terpadu,” katanya, dikutip redaksi, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, penyederhanaan layanan ini membuat masyarakat cukup mengakses satu pintu untuk seluruh kebutuhan informasi. “Aplikasi yang ada tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terhubung dalam satu dashboard yang terintegrasi,” ungkap Vasko.
Salah satu fitur unggulan yang disorot adalah dashboard pembangunan. Meski sejumlah daerah memiliki dashboard serupa, Sumbar menjadi satu-satunya provinsi yang menyajikan data pembangunan secara terbuka tanpa login, termasuk realisasi anggaran, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Data OPD dengan kinerja tertinggi maupun terendah ditampilkan apa adanya sebagai bentuk komitmen transparansi pemerintah daerah.
Langkah tersebut, ujarnya, memperkuat fungsi pengawasan publik termasuk oleh Ombudsman, karena seluruh informasi dapat dipantau secara real time.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga membuka akses informasi melalui PPDB Online SMA/SMK, yang menampilkan proses seleksi secara transparan. Pada sektor kebencanaan, dashboard menyediakan data potensi bencana, kejadian, dan langkah mitigasi, mengingat Sumbar merupakan daerah rawan gempa, banjir, hingga longsor.
Pemprov juga memperluas keterbukaan pada sektor lain, termasuk portal lowongan pekerjaan, data sarana prasarana pendidikan, dan penyediaan wifi gratis di 119 sekolah, yang dapat dimanfaatkan siswa serta masyarakat sekitar. Program tersebut akan diperluas ke seluruh sekolah di Sumbar.
Vasko menegaskan bahwa seluruh integrasi sistem ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan. “Kami ingin informasi ini benar-benar dapat diakses publik secara langsung dan terbuka,” ujarnya.[Mut]
