Faktapadang.id, NASIONAL – Persoalan sampah kini naik kelas menjadi isu nasional setelah mendapatkan sorotan serius dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai solusinya, pemerintah mendorong pembangunan 34 proyek Waste to Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi di 34 kota. Nilai investasinya fantastis, diperkirakan mencapai USD 3,5 miliar atau hampir Rp 59 triliun.
Namun, di balik klaim teknologi canggih yang mampu “menyulap” sampah menjadi listrik, muncul kritik tajam. WtE sering dipresentasikan sebagai mantra penyelamat saat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) penuh atau terbakar. Padahal, di Indonesia, teknologi ini berisiko menjadi penutup kegagalan sistem hulu, bukan jawaban substansial atas krisis persampahan.
Tantangan Bahan Baku: Sampah Basah dan Organik
Masalah fundamental pertama terletak pada karakteristik sampah di Indonesia. Lebih dari separuh sampah domestik bersifat organik dan basah, sehingga memiliki nilai kalor yang rendah.
Untuk bisa dibakar secara efisien, sampah tersebut harus melalui proses pengeringan atau dicampur dengan bahan bakar tambahan. Hal ini secara otomatis meningkatkan biaya operasional dan menambah emisi karbon. Teknologi yang diklaim ramah lingkungan justru dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak ideal.
Jebakan Kontrak dan Logika Absurd
WtE membutuhkan investasi ratusan juta dolar dan kontrak jangka panjang dengan jaminan pasokan sampah yang stabil. Di sinilah ironi muncul: ketika sebuah kota mulai sukses mengurangi sampah di tingkat rumah tangga, fasilitas WtE justru terancam merugi karena “kekurangan bahan bakar”.
Kondisi ini menciptakan logika yang absurd, di mana demi menyelamatkan operasional pembangkit, produksi sampah harus terus dipertahankan. Krisis lingkungan akhirnya berubah menjadi kewajiban produksi demi memenuhi kontrak bisnis.
Risiko Sosial dan Lemahnya Pengawasan
Selain masalah teknis dan finansial, WtE menghadapi tantangan politik dan kepercayaan publik. Insinerator sering memicu penolakan warga karena kekhawatiran akan emisi berbahaya. Di Indonesia, di mana transparansi data dan pengawasan lingkungan masih sering dianggap lemah, risiko konflik sosial jauh lebih besar. Tanpa keterbukaan data emisi yang ketat, WtE bisa menjadi “bom sosial” bagi warga di sekitar fasilitas.
Mencari Jalan yang Lebih Masuk Akal
Banyak pihak menilai WtE seharusnya menjadi titik akhir, bukan titik awal. Strategi yang lebih masuk akal dan murah meliputi:
Komposting Kota: Untuk mengolah sampah organik secara mandiri.
Fasilitas Pemilahan (MRF): Untuk mengambil material yang masih bernilai ekonomi.
Refuse Derived Fuel (RDF): Untuk memasok kebutuhan industri semen.
Pembatasan Kemasan Sekali Pakai: Menekan volume sampah dari sumbernya.
WtE idealnya hanya menjadi opsi terakhir untuk residu yang benar-benar tidak bisa diolah lagi, dengan pengawasan emisi yang sangat ketat. Menjadikan WtE sebagai solusi utama tanpa memperbaiki manajemen di hulu sama saja dengan memberi pesan: “Silakan terus produksi sampah, negara akan membakarnya.”
(*Drw)
