FAKTAPADANG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito meminta seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk memberikan perhatian serius terhadap daerah-daerah yang masih belum pulih sepenuhnya.
Penekanan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ia menyoroti sejumlah sektor krusial yang membutuhkan percepatan, mulai dari tata kelola pemerintahan, infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Tito secara khusus meminta dukungan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, serta Kementerian Ekonomi Kreatif, agar turut membantu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pasar tradisional, warung, dan pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana.
Dalam rapat yang berlangsung hampir empat jam tersebut, dibahas berbagai indikator pemulihan yang masih memerlukan penanganan intensif, terutama di daerah yang mengalami dampak paling berat. Sejumlah aspek, seperti keberfungsian pemerintahan daerah, akses transportasi darat, layanan publik, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai belum sepenuhnya optimal.
Mendagri menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia meyakini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah akan mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat yang aktif membantu warga terdampak bencana, khususnya di wilayah pegunungan Aceh.
Sejumlah lembaga yang diapresiasi antara lain Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan target pemerintah agar pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan.
Salah satu strategi percepatan yang ditempuh adalah pembersihan wilayah terdampak serta pengurangan jumlah pengungsi melalui bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, sehingga masyarakat dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
Bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah mendorong pemanfaatan hunian sementara (huntara). Selain itu, sebagian masyarakat telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk membantu kebutuhan tempat tinggal sementara, termasuk menumpang di rumah kerabat atau menyewa hunian.
Tito juga menekankan peran Kementerian Sosial dalam memperkuat dukungan anggaran, baik dari dana bencana maupun nonbencana, termasuk melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan pemulihan ekonomi dan peralatan rumah tangga, guna mempercepat penyelesaian pemulihan di lapangan.
Sementara itu, untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan perhatian lebih besar mengingat masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Fokus pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi sungai, yang dinilai menjadi kunci utama percepatan penanganan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah menteri koordinator dan menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta para menteri terkait. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.[mut]
