Faktapadang.id, NASIONAL – Bulan Januari 2026 seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan fundamental pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, realita di lapangan justru mencerminkan bahwa otoritas terkait belum benar-benar belajar dari kesalahan masa lalu.
Berdasarkan monitoring media sepanjang bulan ini, jumlah korban keracunan MBG mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni 2.725 orang. Jika merujuk pada data dasar KPAI tahun 2025, angka ini melonjak hingga 2,5 kali lipat dibandingkan rata-rata bulanan tahun sebelumnya. Ini bukan lagi sebuah anomali, melainkan eskalasi kegagalan sistemik.
Sebaran Kasus: Dari Jawa Hingga Luar Jawa
Hingga 30 Januari 2026, akumulasi sebaran kasus keracunan ini telah meluas secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Berikut adalah data akumulasi korban di sejumlah daerah:
Jawa Tengah: Grobogan (811), Wonogiri (206), Kudus (118).
Jawa Timur: Mojokerto (411), Tulungagung (138), Tuban (14).
Jawa Barat: Cianjur (237), Simpenan Sukabumi (31).
Luar Jawa: Buol (141), Manggarai Barat (132), Siak Riau (115), Tomohon (131), Majene (61), Lombok Tengah (38), Lampung Timur (37), serta puluhan korban di Sekernan Jambi.
Ketika insiden keracunan terjadi serentak dari wilayah perkotaan hingga pelosok daerah terpencil, satu kesimpulan pahit tak bisa dihindari: masalah utama bukan terletak pada oknum penyedia, melainkan pada pemerintah sebagai pengelola kebijakan.
Retorika ‘Zero Defect’ vs Realita Lapangan
Sangat ironis melihat peristiwa ini terjadi di tengah gencarnya klaim pemerintah mengenai target zero defect (nol kesalahan) dan janji pengetatan pengawasan. Jika jumlah korban justru meledak, maka target tersebut hanyalah angka tanpa dasar dan klaim pengawasan tidak lebih dari retorika tanpa bukti.
Logika publik pun terusik: pengawasan model apa yang justru menghasilkan lebih banyak korban dibandingkan sebelumnya?
Pada titik ini, MBG tidak lagi bisa disebut murni sebagai kebijakan perbaikan gizi. Program ini seolah berubah menjadi eksperimen besar-besaran dengan anak-anak sebagai subjek percobaannya. Pemerintah tampak lebih sibuk memoles citra keberhasilan saat ribuan anak bertaruh nyawa akibat kontaminasi pangan.
Keselamatan Anak Bukan Taruhan Politik
Data Januari 2026 mengirimkan pesan yang sangat berbahaya: seolah-olah keselamatan anak-anak bisa dikorbankan demi menjaga gengsi dan keberlangsungan sebuah program politik.
Negara harus segera melakukan audit total dan menghentikan pembelaan diri yang tidak perlu. Masalah keracunan massal ini bukan sekadar persoalan teknis dapur, tetapi persoalan moral penyelenggara negara dalam melindungi warga negara yang paling rentan, yaitu anak-anak. Berapa banyak korban lagi yang dibutuhkan agar negara mau mengakui kegagalan dan melakukan perbaikan nyata?
(*Drw)
