Faktapadang.id — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mematangkan rencana penerapan sistem klasterisasi untuk dapur program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diambil agar tata kelola manajemen dan operasional dapur di lapangan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi geografis serta volume jumlah penerima manfaat di setiap wilayah.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pembagian klasifikasi dapur ke dalam beberapa klaster khusus ini menjadi opsi utama pemerintah. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban konkret atas tantangan pemenuhan gizi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Salah satu opsi yang akan diambil memang seperti itu, klasterisasi dapur. Karena memang kalau kita mengacu mungkin daerah-daerah yang di 3T itu jumlah penduduknya tidak sebanyak di Jawa,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Hapus Skema Sama Rata Rp6 Juta Per Hari yang Dinilai Kurang Adil
Agustina menjelaskan bahwa skema pembangunan dan operasional dapur di wilayah 3T tidak bisa disamakan begitu saja dengan daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. Pola penyeragaman anggaran yang berjalan selama ini dinilai kurang proporsional dan tidak efisien, mengingat adanya ketimpangan jumlah penerima manfaat yang sangat dinamis di lapangan, mulai dari skala ratusan hingga ribuan orang per unit pelayanan.
“Sekarang kan semua sama rata 6 juta per hari walaupun penerima manfaatnya 500, 1.000, 1.500, 3.000. Itu kan enggak fair sebenarnya,” tegas Agustina secara mendalam.
Melalui sistem klasterisasi terpadu ini, kapasitas produksi makanan, rantai pasok bahan baku, hingga manajemen operasional setiap dapur nantinya akan didesain secara spesifik agar adaptif dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
“Nanti tentu itu akan berbeda dengan yang di Jawa, sistem dapurnya dan sebagainya juga nanti akan berbeda,” ujarnya menambahkan.
Pemutakhiran Data Penerima Menjadi Kunci Utama Efisiensi Anggaran
Sebagai langkah awal eksekusi kebijakan baru ini, BGN kini tengah berfokus penuh pada penyusunan dan pemutakhiran data register penerima manfaat di seluruh pelosok Tanah Air. Data yang valid dan akurat ini akan menjadi kompas utama dalam menentukan kapasitas produksi ideal dapur di tiap wilayah agar tidak terjadi pemborosan logistik.
“Nanti penerima manfaatnya juga dipastikan dulu di situ ada berapa di daerah yang akan dilayani. Jadi itulah pentingnya kami menyusun data,” jelas Agustina memaparkan linimasa kerja lembaga.
Melalui reformasi tata kelola birokrasi ini, BGN optimistis kebijakan klasterisasi tidak hanya akan mendongkrak efektivitas pelayanan pemenuhan nutrisi bagi anak-anak di wilayah terpencil, tetapi juga memastikan penyerapan pagu anggaran program MBG berjalan dengan jauh lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
*(Drw)
