Faktapadang.id – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara memicu polemik setelah empat unit dapur produksi dilaporkan berhenti beroperasi. Penghentian ini diduga kuat akibat kelalaian manajerial di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil), yang berdampak langsung pada terhentinya distribusi asupan gizi bagi ribuan siswa di sejumlah titik strategis.
Kondisi ini memantik kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan Ketua BEM Fisipol Universitas Tanjungpura (Untan), Dian Saputra. Ia menilai penutupan dapur tersebut merupakan bukti nyata ketidaksiapan koordinasi yang merugikan hak-hak pelajar di wilayah tersebut. Dian menekankan bahwa program strategis nasional memerlukan kepemimpinan yang responsif terhadap tantangan lapangan.
Dugaan Kelalaian Manajerial dan Monopoli Gedung
Dian Saputra menegaskan bahwa Korwil seharusnya menjadi jembatan solusi atas kendala administratif maupun logistik, bukan justru membiarkan program terhenti secara sepihak. “Penutupan empat dapur produksi ini adalah bukti nyata adanya ketidaksiapan dalam manajemen wilayah,” ujar Dian pada Sabtu (4/4/2026). Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap kinerja manajemen di tingkat kabupaten.
Selain masalah operasional, muncul isu miring di tengah masyarakat mengenai mekanisme penentuan titik dapur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Terdapat dugaan keterlibatan oknum tertentu, termasuk pengusaha dan anggota legislatif setempat, dalam monopoli pembangunan gedung dapur produksi yang dinilai kurang transparan dalam pengelolaannya.
Rencana Audiensi dan Desakan Audit Transparan
Guna mencari kejelasan atas sengkarut ini, Dian bersama sejumlah tokoh masyarakat berencana melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk mengajukan audiensi. Langkah ini diambil agar Satgas dan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kayong Utara dapat memberikan klarifikasi transparan mengenai tata kelola program MBG di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Korwil MBG Kayong Utara belum memberikan pernyataan resmi mengenai alasan detail di balik penutupan empat dapur produksi tersebut. Masyarakat berharap audit menyeluruh segera dilakukan agar program MBG dapat kembali berjalan optimal demi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan gizi siswa di Kabupaten Kayong Utara.
*(Drw)
