PADANG — Pemerintah provinsi se-Sumatera menyepakati penguatan konektivitas dan penyelarasan kebijakan pembangunan regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Komitmen tersebut disampaikan dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026).

Kesepakatan bersama itu diberi tajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO” dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”. Para gubernur se-Sumatera menandatangani komitmen untuk memperkuat kerja sama dan menyelaraskan arah pembangunan. Bagi Sumatera Barat, agenda ini penting karena pertumbuhan daerah tidak berdiri sendiri: arus barang, mobilitas penduduk, investasi, dan akses pasar saling terhubung dengan provinsi tetangga.

Mengapa konektivitas menjadi perhatian?

Konektivitas bukan semata-mata pembangunan jalan atau jembatan. Di dalamnya terdapat hubungan antara pelabuhan, bandara, jalur darat, pusat produksi, kawasan perdagangan, dan layanan logistik. Infrastruktur yang saling terhubung dapat membantu produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan mencapai pasar dengan waktu serta biaya yang lebih efisien.

Sumatera memiliki karakter ekonomi yang beragam. Sebagian wilayah menjadi sentra pertanian dan perkebunan, sebagian lainnya berkembang melalui perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata. Ketika jaringan transportasi dan kebijakan antardaerah berjalan sendiri-sendiri, biaya distribusi bisa meningkat dan peluang pasar lintas provinsi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Keselarasan kebijakan juga menentukan hasil

Kesepakatan regional akan lebih bermakna apabila diterjemahkan menjadi program yang jelas. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan ruang, prioritas infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi, serta data sosial ekonomi. Penyelarasan tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi proyek yang manfaatnya melampaui batas administratif satu kabupaten atau provinsi.

Data PDRB dan indikator sosial ekonomi berperan sebagai dasar untuk membaca kondisi riil. Perbandingan data antardaerah dapat memperlihatkan sektor yang tumbuh, wilayah yang tertinggal, kebutuhan tenaga kerja, hingga kesenjangan layanan dasar. Dengan dasar data yang sebanding, kerja sama tidak berhenti pada pernyataan umum, tetapi dapat diarahkan pada masalah yang terukur.

Peluang bagi pelaku usaha Sumatera Barat

Bagi pelaku usaha di Sumatera Barat, konektivitas yang lebih baik berpotensi membuka akses ke pasar yang lebih luas. Produk pangan olahan, hasil pertanian, kerajinan, dan komoditas unggulan daerah dapat menjangkau konsumen di provinsi lain apabila jalur distribusi lebih andal. Namun, manfaat tersebut juga membutuhkan peningkatan mutu produk, kepastian pasokan, kemasan, sertifikasi, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar.

Usaha mikro dan kecil perlu menjadi bagian dari pembahasan. Perbaikan akses transportasi tidak otomatis membuat semua pelaku usaha memperoleh manfaat yang sama. Pendampingan, akses pembiayaan, informasi pasar, dan fasilitas logistik yang terjangkau tetap dibutuhkan agar usaha kecil tidak tertinggal dari perusahaan yang lebih besar.

Pariwisata lintas daerah membutuhkan koordinasi

Kerja sama regional juga relevan bagi pariwisata. Wisatawan sering mengunjungi beberapa daerah dalam satu perjalanan. Ketersediaan transportasi, informasi destinasi, standar layanan, dan kalender kegiatan yang saling melengkapi dapat membuat perjalanan lebih mudah direncanakan. Sumatera Barat dapat memperkuat posisinya dengan menghubungkan destinasi alam, budaya, kuliner, dan sejarah ke dalam pengalaman perjalanan yang lebih terpadu.

Komitmen perlu diturunkan menjadi langkah terukur

Tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan memiliki tindak lanjut. Publik perlu mengetahui prioritas program, pembagian peran antarpemerintah, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan. Transparansi juga penting agar masyarakat dan dunia usaha dapat memantau apakah kerja sama menghasilkan perubahan nyata.

Kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO memberi kerangka kolaborasi bagi provinsi-provinsi di Sumatera. Dampaknya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, kualitas perencanaan, dan kemampuan pemerintah melibatkan masyarakat serta pelaku usaha. Bagi Sumatera Barat, peluangnya terbuka: memperkuat posisi sebagai simpul perdagangan, produksi, jasa, dan pariwisata di kawasan barat Pulau Sumatera.

Catatan redaksi: foto utama merupakan ilustrasi jalur penghubung antarkawasan, bukan dokumentasi acara Konreg.

Sumber: Metro Padang, laporan Konreg PDRB-ISE Sumatera, 12 November 2026.