SUMATERA BARAT — Sebanyak 67 destinasi wisata di Sumatera Barat telah dipetakan sebagai kawasan yang terdampak bencana. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan dukungan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi destinasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya menyampaikan bahwa dari 67 destinasi yang telah dipetakan, 47 di antaranya masuk prioritas program bantuan pemerintah tahun anggaran 2026. Informasi itu disampaikan kepada ANTARA pada Kamis (12/11/2026). Pemetaan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pemulihan dan membantu pemerintah menyusun langkah berdasarkan kondisi masing-masing lokasi.

Pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki objek wisata

Destinasi wisata merupakan bagian dari ekosistem yang lebih luas. Di sekitarnya terdapat pelaku transportasi, penginapan, rumah makan, pemandu, pedagang suvenir, pekerja seni, dan usaha kecil lainnya. Ketika sebuah kawasan terdampak bencana, gangguan tidak hanya dirasakan pada bangunan atau fasilitas utama, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

Karena itu, pemulihan yang menyeluruh perlu memperhatikan akses jalan, fasilitas umum, kebersihan, keselamatan, ketersediaan layanan, serta keberlangsungan usaha warga. Perbaikan fisik tanpa memulihkan aktivitas ekonomi dapat membuat masyarakat tetap kesulitan meskipun objek wisata terlihat kembali tertata.

Prioritas bantuan perlu mengikuti tingkat kebutuhan

Masuknya 47 destinasi ke dalam prioritas bantuan pemerintah tahun anggaran 2026 menunjukkan adanya tahapan penanganan. Setiap lokasi dapat memiliki tingkat kerusakan, aksesibilitas, dan kebutuhan yang berbeda. Ada kawasan yang membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar, sementara lokasi lain mungkin memerlukan penataan lingkungan, pemulihan fasilitas pengunjung, atau dukungan bagi pelaku usaha.

Penentuan prioritas idealnya mempertimbangkan keselamatan pengunjung dan warga, tingkat kerusakan, peran destinasi bagi ekonomi lokal, serta kesiapan pengelola. Informasi tentang kondisi terkini juga perlu disampaikan secara terbuka agar wisatawan tidak salah memahami apakah suatu tempat sudah aman untuk dikunjungi.

Dampak terhadap pelaku usaha lokal

Ketika kunjungan menurun atau akses menuju destinasi terganggu, usaha kecil di sekitar kawasan ikut terdampak. Pedagang makanan, pemilik homestay, pengemudi, penyedia jasa wisata, dan perajin dapat kehilangan pendapatan. Pemulihan karena itu perlu membuka ruang bagi mereka untuk kembali beroperasi.

Dukungan dapat berupa pendampingan usaha, promosi setelah destinasi dinyatakan siap, penguatan produk lokal, serta koordinasi dengan pengelola perjalanan. Pelaku usaha juga perlu memperoleh informasi yang sama mengenai tahapan pembukaan kembali kawasan agar dapat menyiapkan layanan secara bertanggung jawab.

Keselamatan harus mendahului promosi

Keinginan menghidupkan kembali pariwisata tidak boleh membuat informasi keselamatan diabaikan. Sebelum mempromosikan suatu lokasi, pengelola perlu memastikan akses dan fasilitas penting telah diperiksa oleh pihak berwenang. Wisatawan sebaiknya mencari informasi dari pemerintah daerah atau pengelola resmi, terutama untuk destinasi alam yang memiliki risiko cuaca, longsor, banjir, atau perubahan kondisi jalur.

Di tengah musim hujan, rencana perjalanan perlu dibuat fleksibel. Wisatawan dapat memeriksa prakiraan cuaca, menyiapkan pilihan destinasi alternatif, dan menghindari aktivitas di kawasan rawan ketika ada peringatan resmi. Jangan memaksakan perjalanan hanya karena tiket atau penginapan telah dipesan.

Peluang membangun pariwisata yang lebih tangguh

Peristiwa bencana juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi tata kelola destinasi. Jalur evakuasi, papan informasi, sistem komunikasi, pengelolaan sampah, dan kesiapan petugas perlu menjadi bagian dari standar pengelolaan. Masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pemantauan kondisi lingkungan dan penyampaian informasi kepada pengunjung.

Sumatera Barat memiliki beragam daya tarik alam dan budaya. Potensi tersebut dapat berkembang apabila pengelolaan destinasi tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga menjaga keselamatan, kelestarian lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemulihan 67 destinasi yang dipetakan pemerintah akan membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta keterlibatan pelaku lokal.

Dengan pendekatan yang bertahap dan transparan, pemulihan dapat menjadi dasar untuk membangun pariwisata yang lebih siap menghadapi risiko. Bagi wisatawan, langkah paling bijak saat ini adalah memeriksa informasi resmi sebelum berkunjung dan menghormati pembatasan yang diterapkan di lokasi terdampak.

Catatan redaksi: foto utama merupakan ilustrasi lanskap wisata, bukan dokumentasi salah satu dari 67 destinasi yang dipetakan.

Sumber: ANTARA News, 12 November 2026.