LIMA PULUH KOTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan pencabutan izin ditetapkan pada 19 November 2026 setelah proses pengawasan dan upaya penyehatan bank tersebut tidak berhasil.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menjelaskan keputusan itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026. Pencabutan izin menjadi bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga ketahanan industri perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan.
Proses pengawasan berlangsung bertahap
Menurut keterangan OJK, BPR LPN Labuh Gunung telah ditetapkan dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025. Penetapan tersebut dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank berada di bawah 12 persen. Rasio permodalan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan bank menyerap risiko dan menjaga kelangsungan operasional.
OJK kemudian menetapkan bank tersebut dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Tahap ini ditempuh setelah pengurus dan pemegang saham diberi waktu untuk melakukan langkah penyehatan, khususnya menyelesaikan persoalan permodalan dan likuiditas. Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu memulihkan kondisi bank.
Pengawasan terhadap BPR dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai penetapan status serta tindak lanjut pengawasan BPR dan BPR Syariah. Dalam kasus ini, keputusan pencabutan izin juga berkaitan dengan penanganan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
LPS menangani proses likuidasi
LPS menetapkan cara penanganan BPR LPN Labuh Gunung melalui proses likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Keputusan LPS Nomor 157/ADK3/2026 tertanggal 10 November 2026 menjadi bagian dari rangkaian penanganan bank dalam resolusi.
Setelah izin usaha dicabut, LPS menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam proses likuidasi, kewajiban dan aset bank ditangani melalui mekanisme yang telah diatur. Nasabah perlu mengikuti informasi resmi dari LPS dan tim likuidasi untuk mengetahui prosedur serta dokumen yang diperlukan.
OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, penjaminan simpanan memiliki persyaratan dan batas yang ditetapkan peraturan. Nasabah sebaiknya memastikan informasi mengenai status simpanan melalui kanal resmi LPS, bukan mengandalkan kabar yang belum terverifikasi.
Apa yang perlu dilakukan nasabah?
Nasabah sebaiknya menyimpan buku tabungan, bilyet deposito, bukti transaksi, identitas diri, dan dokumen lain yang berkaitan dengan rekening. Dokumen tersebut dapat membantu proses verifikasi apabila diminta oleh LPS atau tim likuidasi. Jika terdapat perbedaan data, nasabah perlu menanyakan prosedur pembetulan melalui saluran resmi.
Nasabah juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dana dengan meminta biaya, kode rahasia, kata sandi, atau data pribadi. Proses penjaminan dan likuidasi harus mengikuti pengumuman resmi. Jangan memberikan PIN, OTP, maupun akses mobile banking kepada siapa pun yang menghubungi atas nama petugas.
Jika menerima informasi yang meragukan, lakukan konfirmasi kepada OJK atau LPS melalui kanal layanan yang tercantum pada situs resmi lembaga tersebut. Simpan catatan komunikasi dan bukti pengaduan agar tindak lanjut dapat dilacak.
Pentingnya tata kelola BPR yang sehat
BPR memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di tingkat lokal. Kedekatan dengan komunitas membuat BPR dapat memahami kebutuhan pembiayaan yang mungkin belum terjangkau oleh bank berskala besar. Namun, peran tersebut harus didukung tata kelola yang baik, manajemen risiko, kecukupan modal, dan pengawasan yang disiplin.
Kasus pencabutan izin ini menjadi pengingat bahwa kesehatan lembaga keuangan perlu dijaga sejak dini. Pengurus dan pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bank dikelola secara prudent, sedangkan nasabah perlu memahami karakter produk simpanan dan ketentuan penjaminannya. Bagi nasabah, hal terpenting saat ini adalah mengikuti pengumuman resmi dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.
Memahami penjaminan simpanan
Penjaminan simpanan bukan berarti seluruh produk dan seluruh nominal otomatis dibayarkan tanpa pemeriksaan. LPS menjalankan proses sesuai persyaratan yang berlaku, termasuk verifikasi data nasabah dan simpanan. Karena itu, nasabah perlu memastikan identitas serta informasi rekening tercatat dengan benar dan menyimpan dokumen pendukung yang relevan.
Nasabah dapat mengikuti pengumuman resmi mengenai jadwal, tempat, dan tata cara pengajuan klaim. Hindari menggunakan jasa perantara yang menjanjikan pencairan lebih cepat. Jika ada pihak yang meminta biaya tidak resmi atau data rahasia, hentikan komunikasi dan lakukan konfirmasi melalui kanal resmi lembaga terkait.
Bagi masyarakat yang menyimpan dana di lembaga keuangan lain, peristiwa ini juga menjadi pengingat untuk memahami status izin lembaga, ketentuan penjaminan, dan informasi produk sebelum menempatkan dana. Literasi keuangan yang baik membantu masyarakat mengambil keputusan secara lebih tenang, terutama ketika muncul kabar mengenai masalah sebuah bank.
Sumber: ANTARA Sumatera Barat, 20 November 2026. Foto: ANTARA/HO-OJK Sumbar.



