Faktapadang.id — Kepala Negara bergerak cepat merespons keluhan publik terkait stabilitas pasokan daya kelistrikan nasional. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memanggil jajaran Direktur PT PLN (Persero) hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas insiden pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa wilayah strategis belakangan ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah bersama manajemen PLN telah melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah faktor teknis maupun non-teknis yang memengaruhi stabilitas jaringan setrum nasional.
Dalam pemaparannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Bahlil membeberkan postur volume logistik bahan baku pembangkit. Total konsumsi batu bara yang dibutuhkan oleh PLN setiap tahunnya mencapai 154 juta ton.
Sebagai langkah pengamanan, Kementerian ESDM sebenarnya telah memberikan penugasan (Domestic Market Obligation/DMO) kepada perusahaan tambang untuk melayani komoditas PLN sebesar 180 hingga 190 juta ton, di mana jumlah yang sudah resmi dikontrak oleh PLN berada di angka 134 juta ton.
“Sebenarnya, secara kontrak antara PLN dengan pengusaha sebesar 134 juta ton untuk satu tahun, sekarang kan baru masuk bulan keenam (Juni), itu harusnya no issue (tidak ada masalah). Ternyata yang PLN keluhkan atau minta itu adalah pasokan batu bara dengan kalori medium untuk kebutuhan pencampuran (blending),” jelas Bahlil kepada wartawan.
Pemerintah Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara Libatkan BPKP dan Dirjen
Guna membantu PLN keluar dari krisis operasional dan memastikan hak pelayanan listrik masyarakat berjalan andal, pemerintah telah mengambil langkah-langkah darurat. Sebagai regulator, Kementerian ESDM menegaskan tidak ingin kecolongan lagi oleh masalah rantai pasok energi primer di masa mendatang.
Oleh sebab itu, Bahlil secara resmi membentuk tim pengadaan batu bara khusus yang bersifat lintas sektoral. Satuan tugas ini diisi oleh perwakilan manajemen internal PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Selain mengamankan stok bahan baku, pemerintah meminta manajemen korporasi setrum pelat merah tersebut untuk segera mengeksekusi perawatan (maintenance) terjadwal pada mesin-mesin pembangkit listrik secara berkala agar dapat memberikan kepastian pelayanan yang prima kepada pelanggan.
Arahan Tegas Presiden Prabowo: Amankan Fondasi Industrialisasi Berkelanjutan
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus yang sangat ketat dan terukur kepada seluruh kementerian terkait agar segera melakukan langkah percepatan mitigasi dan penataan tata kelola operasional kelistrikan dari hulu ke hilir.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal (pemadaman bergilir) seperti ini,” ujar Bahlil secara tegas.
Pertemuan tingkat tinggi di Istana Negara ini sekaligus menegaskan kembali komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat proyek hilirisasi industri nasional serta memperkuat ketahanan energi. Layanan listrik yang andal dan tanpa hambatan dipandang sebagai infrastruktur dasar paling vital yang menjadi fondasi utama menuju target pertumbuhan ekonomi tinggi serta industrialisasi Indonesia yang berkelanjutan.
*(Drw)
