Faktapadang.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membongkar skandal besar terkait hilangnya potensi pendapatan negara yang mencapai angka fantastis, yakni sebesar US$ 900 miliar atau setara dengan Rp15.840 triliun. Kerugian raksasa bagi perekonomian domestik ini merupakan dampak langsung dari praktik manipulasi nilai faktur ekspor (under-invoicing) komoditas alam yang telah berlangsung selama 34 tahun terakhir.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara saat menghadiri Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 itu, Prabowo menggarisbawahi bahwa data konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuktikan indikasi kecurangan ini terekam valid di berbagai negara tujuan ekspor.
Modus Perusahaan Cangkang dan Pemalsuan Volume
Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen, Presiden mengupas tuntas taktik pemalsuan nilai transaksi yang kerap digunakan oleh para eksportir nakal demi menghindari kewajiban pajak. Modus operandi utamanya adalah mendirikan perusahaan bayangan atau cangkang (shell company) di luar negeri.
Oknum pengusaha kemudian menjual produk dari dalam negeri ke entitas milik mereka sendiri di luar negeri dengan harga yang sengaja ditekan jauh di bawah nilai pasar riil. Presiden mencontohkan bagaimana manipulasi data di pelabuhan lokal dapat dengan mudah dilacak:
Pengiriman bervolume 10.000 ton batu bara secara sepihak hanya dilaporkan separuhnya di dalam negeri.
Pola fraud serupa melanda hampir seluruh komoditas unggulan nasional, termasuk minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Praktik ini diperparah oleh skema pencatatan volume yang lebih rendah (under-counting) serta pemindahan keuntungan (transfer pricing).
Sinyal Reformasi Total dan Memori Sejarah Bea Cukai
Menyikapi kebocoran devisa yang masif, pemerintah berkomitmen penuh mengambil tindakan tegas untuk merombak institusi finansial dan kepabeanan nasional. Prabowo bahkan mengingatkan memori sejarah era Orde Baru, di mana fungsi operasional Bea Cukai sempat dibekukan dan dialihkan ke perusahaan swasta akibat kronisnya praktik korupsi kala itu.
Langkah radikal masa lalu tersebut terbukti sukses mendongkrak pemasukan kas negara secara instan. Kini, di bawah pemerintahannya, reformasi total menjadi prioritas utama demi mengembalikan dana publik yang seharusnya mengalir untuk program kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan pentingnya kejujuran nasional demi menyudahi kejahatan finansial terstruktur ini.
*(Drw)
